Martil Merah

Sejak tahun 1945 hingga detik ini, nasib yang dialami oleh kaum pekerja tidaklah banyak berubah. Meskipun negeri 'merdeka' ini berlandaskan sila yang salah satunya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” namun praktis kaum buruh masihlah ditindas dan digencet dan belum lagi menerima keadilan yang layak. Dimulai dari pengkhianatan pemerintah Indonesia melalui perjanjian Linggarjati, disahkannya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 yang menjadi “Karpet Merah” bagi Imperialisme untuk masuk mengeksploitasi alam dan manusia negeri ini, hingga kemunculan Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah, Parlemen, Peradilan Indonesia telah berulang kali menunjukkan watak aslinya sebagai kaki tangan kaum borjuasi yang berkepentingan untuk memudahkan penghisapan atas kaum buruh, alih-alih mengutamakan kesejahteraan bagi mereka. KEMUNAFIKAN PARTAI-PARTAI YANG ADA Lantas, apa saja yang dilakukan elit-elit politik kita? Alih-alih membela rakyat kecil, sayangnya, mereka justru m

sumber: kompas Joni D. Dalam sejarah perubahan sosial di berbagai negara, peran yang dimainkan oleh kaum muda memang tak dapat kita abaikan. Di Indonesia sendiri misalnya, kita bisa melihat peran kepeloporan kaum muda dalam sepanjang sejarah kemerdekaannya. Sebelum kemerdekaan, banyak kaum muda terpelajar yang mempelopori gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Semaun, Tan Malaka, Wikana, Kartini, dan banyak lagi pemuda lainnya, merupakan contoh kecil pemuda-pemuda pelopor itu, yang rela meninggalkan gelar kebangsawanannya dan terjun untuk menyatakan sikap antinya terhadap kolonialisme. Tak hanya itu, kaum muda juga menjadi pelopor dalam mendorong kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, melalui penculikan yang mereka lakukan terhadap kelompok kompromis di Rengasdengklok. Meskipun demikian, kepeloporan kaum muda juga tak luput dari dosa besar pengkhianatan mereka. Keterlibatan mereka dalam pembantaian '65 merupakan bukti bahwa meskipun kaum muda seringkali menjadi pelop

III. Tesis Mengenai Persoalan Kebangsaan dan Kolonial Komintern 28 Juli 1920 1. Sebuah konsepsi abstrak atau formal terkait soal secara umum kesetaraan dan secara khusus kesetaraan nasional adalah karakteristik paling lumrah demokrasi borjuis. Dengan dalih kesetaraan bagi pribadi manusia secara umum, demokrasi borjuasi mengundangkan kesetaraan formal dalam hukum antara para pemilik modal dan proletariat, antara penindas dan yang ditindas, dan dengan demikian amat menipu kelas-kelas tertindas. Gagasan kesetaraan, yang sendirinya adalah cerminan dari hubungan produksi komoditi, ditransformasikan oleh kaum borjuasi, dengan dalih kesetaraan absolut bagi pribadi manusia, menjadi alat demi menumpas penghapusan kelas-kelas. Arti sesungguhnya dari tuntutan kesetaraan terdapat hanya di dalam tuntutan untuk penghapusan kelas-kelas. 2. Sebagai ekspresi sadar dari perjuangan kelas proletar untuk menyingkirkan jeratan borjuasi, sesuai dengan tugas utamanya, yaitu berjuang melawan demokr

Joni D. I. PENDAHULUAN Belakangan ini, persoalan negara dan revolusi telah menjadi perbincangan di sana sini. Mulai dari sudut-sudut ruang university hingga di warung-warung kopi, semua memperbincangkan dua persoalan ini. Terbukanya wajah asli dari Negara Kapitalis Republik Indonesia (NKRI) telah menjadi pemicu utama bagi kebangkitan minat ini. Akan tetapi, meski kebangkitan minat ini perlu kita hargai, secara umum pengertian dari dua perkara ini telah mengalami distorsi yang besar sekali. Arti dari konsep negara dan revolusi kini tak lagi dimaknai secara ilmiah dan ketat, melainkan semata-mata menjadi medan percelotehan yang seringkali berakhir menjadi debat kusir. Sungguh amat sangat disayangkan, namun itulah kenyataannya!!! Berangkat dari keadaan kacau sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, artikel ini pada dasarnya hendak mengetengahkan persoalan negara dan revolusi itu. Artikel ini tidaklah ditujukan untuk memberikan suatu ikhtisar tentang “Negara dan Revolusi”